QRIS Dikenakan Biaya Tambahan di UNESA: Pedagang Abaikan Aturan BI

Beberapa pedagang kantin di Universitas Negeri Surabaya didapati membebankan biaya tambahan kepada pelanggan yang menggunakan metode pembayaran QRIS. Praktik ini menjadi sorotan, mengingat kebijakan Bank Indonesia (BI) yang secara tegas melarang pedagang membebankan biaya administrasi atau biaya tambahan atas transaksi QRIS kepada konsumen, terutama setelah diterapkannya Merchant Discount Rate (MDR) 0% untuk transaksi hingga Rp500.000 di usaha mikro mulai 1 Desember 2024. Kebijakan MDR 0% tersebut bertujuan meringankan beban pelaku usaha mikro dan mendorong penggunaan transaksi digital di masyarakat.

Namun, berdasarkan penelusuran di lapangan, masih ditemukan pedagang yang membebankan biaya tambahan kepada pembeli. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn., menjelaskan bahwa praktik penambahan biaya tersebut bukan tanggung jawab bank, melainkan sepenuhnya menjadi keputusan pedagang. Sementara itu, seorang pedagang mengaku tidak mempermasalahkan adanya biaya tambahan QRIS dan beranggapan bahwa transaksi digital pasti ada biaya pajak atau admin, “Pasti ada biaya pajak/adminnya,” ujarnya saat ditanya alasan membebankan biaya tambahan.

Salah satu alasan pedagang yang menolak membebankan biaya tambahan QRIS kepada pelanggannya adalah karena ingin membantu para mahasiswa yang umumnya hanya memiliki uang saku terbatas. “Kasian mas anak-anak itu kalau apa, ada 500nya itu, aku kasian sama anak-anak, soale jajane kan dikit, saya juga membantu anak-anak,” tuturnya. Menurutnya, QRIS justru memudahkan transaksi dan meningkatkan kenyamanan pelanggan, sehingga tidak ada alasan untuk menambah beban biaya pada pembeli.

Regulasi yang berlaku, yakni Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, secara tegas melarang penyedia barang dan jasa untuk membebankan biaya tambahan kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga penghentian kerja sama. Peraturan ini juga menegaskan bahwa PPN atas transaksi QRIS hanya dikenakan pada biaya layanan (service fee) yang dibayarkan pedagang kepada penyedia jasa pembayaran, bukan kepada konsumen.

Dengan adanya kebijakan pembebasan biaya transaksi QRIS oleh BI, tidak ada alasan bagi pedagang untuk membebankan biaya tambahan kepada pembeli. Seperti yang disampaikan Pak Mahendra. “Faktanya masih banyak bank yang menambahkan sepersekian persen. Hal tersebut bukanlah tanggung jawab bank melainkan tanggung jawab bagi pedagang atau penjual,” tegasnya.

Share It On: