[Opini] Membaca Isu Darurat Militer, Posibilitas atau Ancaman?

Dalam perkembangannya sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan konstitusi akibat peristiwa-peristiwa yang secara nyata merubah wujud gerak demokrasi di Indonesia. Perubahan dari negara kesatuan menjadi federasi dan kembali menjadi negara kesatuan, akibat Dekrit 5 Juli yang menggambarkan usaha para pemimpin negara untuk menemukan sistem yang cocok dalam menjalankan negara Indonesia. Ancaman seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan konflik G30SPKI menciptakan kewaspadaan yang tinggi di lingkungan militer terhadap adanya potensi konflik berskala nasional yang dapat memicu darurat sipil, militer, maupun perang. Setelah Dekrit 5 Juli yang menjadikan Sukarno sebagai pemimpin dengan kekuasaan penuh, lahirlah Perppu Nomor 23 Tahun 1959 mengenai keadaan bahaya yang menjadi landasan dalam melindungi ketertiban dan keamanan negara.

Membaca pada keadaan Indonesia saat ini, konflik yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang berbentuk demonstrasi, kericuhan, dan vandalisme melahirkan kewaspadaan akan munculnya darurat sipil, bahkan darurat militer. Kita mengetahui bahwa beberapa kantor DPRD telah hangus terbakar, instalasi kepolisian yang tak terhitung jumlahnya ikut hangus dilahap api, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Jika ditinjau dari Perppu Nomor 23 Tahun 1959, kerusuhan-kerusuhan dan vandalisme dapat menjadi alasan untuk ditetapkannya status darurat sipil di suatu daerah. Keadaan darurat sipil tersebut melahirkan suatu pemerintahan yang jauh lebih represif dalam upaya mengembalikan kestabilan keadaan di suatu wilayah. Temuan baru menunjukkan bahwa, kericuhan dan vandalisme tersebut ternyata dipicu oleh oknum yang mengusahakan “kericuhan” tersebut untuk mencapai tujuan dalam skema yang lebih luas.

Ancaman akan darurat sipil dan kericuhan yang dilandasi oknum tersebut secara tidak disadari menjauhkan masyarakat dari tujuan utama adanya demonstrasi. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini di berbagai kota dapat dikatakan menurut terminologi Hegelian, telah kehilangan “roh” alamiahnya. Menurut buku Vedi R. Hadiz yang berjudul “Lokalisasi Kekuasaan Pasca Otoritarianisme”, Hadiz mengambil benang merah bahwa kebijakan reformasi gagal menumpas peran “orang kuat” dalam struktur pemerintahan yang justru menyebabkan terwariskannya budaya otoritarianisme di tingkat daerah.

Sebagai contoh, Sudewo sebagai bupati Kabupaten Pati gagal dalam memelihara kepercayaan masyarakat akibat kasus korupsi yang melahirkan demonstrasi besar-besaran di kota tersebut. Peristiwa ini memicu gerakan untuk melawan pemerintahan daerah yang semena-mena dan menjadi benih dalam kericuhan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan kondisi kekuasaan daerah yang masih belum stabil tersebut, ditetapkannya darurat sipil justru menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi masyarakat. Masyarakat lebih berpotensi menolak adanya pemerintah darurat sipil melihat masih banyaknya penguasa daerah yang tidak cakap dalam menjabat.

Turunnya militer ke jalanan dalam kericuhan-kericuhan yang terjadi juga menjadi polemik yang banyak diperbincangkan. TNI secara dasar adalah bagian dari “pertahanan rakyat semesta” yang bertugas melindungi keamanan dan kedaulatan NKRI. Walaupun demikian, kepolisian telah menemukan sejumlah oknum TNI yang berasal dari Badan Intelejen Strategis yang memicu kerusuhan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa terdapat agenda tersembunyi yang sedang berjalan dibalik demonstrasi yang terjadi dimana-mana. Agenda tersebut tidak dapat dipungkiri telah merusak citra dari demonstrasi masyarakat itu sendiri.

Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa demonstrasi yang terjadi secara tidak langsung “diarahkan” menuju kondisi darurat sipil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Agenda tersembunyi tersebutlah yang ditakutkan dapat menciptakan suasana darurat yang tidak diharapkan. Masyarakat harus lebih peka terhadap adanya provokasi-provokasi dari pihak tidak bertanggungjawab tersebut yang hendak memecah belah perjuangan rakyat dalam mencapai keadilan.

Berdasarkan Perppu Nomor 23 Tahun 1959, darurat militer hanya dapat disahkan jika terdapat pemberontakan dan ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Melihat oknum-oknum yang ternyata merupakan anggota dari badan intelejen militer, tidak mustahil jika terdapat kericuhan yang mendorong militer untuk ikut terlibat dalam meredam kerusuhan. Hal ini dapat menyebabkan pecahnya suatu konflik yang lebih luas dan mengancam, yang merupakan suatu pembenaran bagi negara untuk mempertimbangkan dijalankannya pemerintahan darurat militer. Dalam konteks yang lebih luas, keadaan ini masih jauh dari kenyataan, namun kewaspadaan masyarakat harus tetap dipertahankan untuk mencegah adanya provokasi lebih lanjut dari oknum-oknum yang menjalankan agenda terselubung tersebut.

Penulis: Athallah Rafi

Share It On: